Makalah PKN

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DINAMIKA HISTORIS KONTITUSIONAL,SOSIAL POLITIK,KULTURAL,SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Disusun Oleh:

Ahmad Sauki

NIM 310118012567

KATA PENGANTAR

          Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini.

        Makalah ini mrupakan hasil dari tugas mandiri bagi para mahasiswa, untuk belajar dan mempelajari lebih lanjut tentang topik Dinamika Historis Konstitusional, social politik, kultural,sertaKonteks Kontemporer Penegakan Hukum Yang Bereadilan. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk menumbuhkan proses belajar mandiri kepada mahasiswa, agar kreativitas dan penguasaan materi kuliah dapat optimal sesuai dengan yang diharapkan.

         Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengetahui tentang berbagai Masalah Dinamika Historis Konstitusional , sosial politik, Kultural Serta Konteks Temporer Penegakan Hukum Yang berkeadilan.

          Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan senantiasa menjadi sahabat dalam belajar untuk meraih prestasi yang gemilang. Kritik dan saran dari dosen pengampu mata kuliah dan juga teman-teman sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam belajar pada masa mendatang.

Banjarbaru, 10 Desember 2018

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latarbelakang

    hukum merupakan peraturan berupa norma yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang berlaku untuk semua orang dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia,menjaga ketertiban, keadilan, perdamaian,mencegah terjadinya kekacauan dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar hokum. Indonesia merupakan negara hukum, karenanya aturan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam kehidupan, bukan saja ada aturannya secara normal, namun realisasi pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.  negara Indonesia berusaha untuk menjunjung tinggi penegakan hokum, negara akan menjamin setiap warganya bersamaan kedudukan di depan hukum dan dalam pemerintahan tanpa terkecuali. dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat adanya kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif. Selain itu terjadi pola penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara dan pejabat publik yang seharusnya menjadi penegak hukum dan pelindung rakyat tetapi justru mengintimidasi, menganiaya,sampai menghilangkan nyawa. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami masyarakat dari waktu kewaktu. Persoalan kejahatan tiada henti diperdebatkan. jadi dimana ada kehidupan manusia pasti juga ada kejahatan yang akan selalu mengikutinya. hal ini berarti bahwa kejahatan terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Menurut darmadi (2013). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan serta melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dibuatlah makalah ini.

 1.2 Tujuan

        Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1.     menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan.

2.     mengetahui perlunya penegakan hukum yang berkeadilan.

3.     menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan.

4.     membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan.

5.     mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan.

6.    Merangkum tentang hakikat dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan
  

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep dan Urgenai Penegakan Hukum yang Berkeadilan

    Thomas hobbes (1588-1679 M) dalam bukunya leviathan pernah mengatakan “homo homini lupus” artinya manusia adalah srigala bagi manusia lainnya. manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda beda antara manusia satu dan yang lainnya. Nafsu ada yang baik dan ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hokum. Namun Cicero(106-43 SM) pernah mengatakan “Ubi societas ibi ius” artinya dimana ada masyarakat, di sana ada hokum. dengan katalain, sampai saat ini hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting. pada penegakan hukum di suatu Negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan Negara. menurut kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib, manusia perlusejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya disamping keamanannya. dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranen'urg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori kesejahteraan. Teori negara dari Kranenburg ini banyak dianut oleh Negara-negara modern. Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) adalah negara hokum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan atas hokum, artinya semua persoalan kemasyarakatan kewarganegaraan pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hokum. Teori tentang tujuan negara dari Kranenburg ini mendapat sambutan dari Negara-negara pada umunya termasuk Indonesia. Tujuan Negara RI pada Pembukaan UUD 1945 yakni pada lainea ke-4 sebagai berikut:

“untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”

Dari bunyi alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 dapat diidentifikasi bahwa tujuan Negara republik Indonesia pun memiliki indikator yang samasebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni:

1.     Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia

2.     Memajukan kesejahteraan umum

3.     Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

4.     Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

     Tujuan negara yang terkait dengan masalah perlindungan terhadap warganegara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam undang-undang dasar Negara republik Indnesia Tahun 1945 (NRI 1945). Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. dalam pertimbangannya, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Negara Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945 ialah mahkamah Agung (MA), Komisis yudisial (KY). Mahkamah Konstitusi(MK). Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang. Tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Apabila mengacu pada bunyi pasal 34, maka lembaga negara MA, KY, MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. dikemukakan dalam pasal 34 UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, tiga lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. dalam teori tujuan Negara, pada umumnya ada empat fungsi negarayang dianut oleh Negara-negara didunia yang meliputi:

1.     Melaksanakan penertinan dan keamanan

2.     Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya

3.     Pertahanan

4.     menegakkan keadilan

   Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi Negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hokum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan.Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP) dan Kitab undang-undang hukum Acara(KUHAP). dalam bidang peradilan, kita memiliki Peradilan umum, Peradilan militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata usaha Negara (PTUN). Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi(Tipikor).

2.2 Sumber Historis , Sosiologis, Politis Tentang Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

   

     Upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan Negara. Salah satu tujuan negara RI adalah “melindungi warga negara atau menjaga ketertiban” selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara tersebut, secara eksplisit dinyatakan bahwa “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan keseahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia”Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga Negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hokum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, disamping mengatur hubungan manusia atau warga Negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan Negara. Ada dua pembagian besar hokum, antara lain

1.     hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia (individu) yang menyangkut “kepentingan pribadi” misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian warisan

2.     Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak kriminal lainnya.

   Peraturan-peraturan hokum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yag berlaku, maka negara tersebut disebut negara hokum. Jadi, negara hukum adalah Negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hokum yang berlaku di negara tersebut. Hukum betujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hokum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaanya dalam pelaksanaanya dimasyarakat. dalam hal ini, penagkan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masayarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya.

Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat jerman (dalam Sudikno mertokusumo, 1986:130), menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yakni:

1.     Unsur Keadilan

     Keadlilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hokum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hokum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur dimasyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhdap hokum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

2.     Kemanfaatan

    Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankantugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksaan hukum atau penegakan hukum harus memeberi manfaat atau kegunaan bagi manusia.

3.     Kepastian hokum

   Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hokum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hokum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan.Misalnya seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui proses pengadilan dan apabilaterbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hokum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus dperbuat bila tanpa kepatisan hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Dalam rangka menegakkan hokum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntunnya yang ada dalam hukum material dan hukum formal.

·        Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan karangan-larangan. Contohnya hukum Pidana terdapat dalam Kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP), untuk hukum Perdata terdapat dalam Kitab undang-undang hukum Perdata (KUHPER). Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hokum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terdapat tindakan melawan hokum.

·        Hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara Perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi.

1.     Pengadilan umum

      Pengadilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (Pada umumnya) apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkatan atau badan pengadilan yaitu:

       a.)Pengadilan Negri

   Pengadilan negri dikenal dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat II. misalnya pengadilan Negri bekasi,Pengadilan Negri Tasik Malaya, Pengaidlan Negri bogor dll. Dikatakan sebagi tingkat pengadilan pertama dalam menyelesaikan perkara perkara hokum.  Oleh karena itu pada pada dasarnya perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tngkat banding. Untuk memperlancar proses pengadilan dipengadilan negeri terdapat beberapa unsur yaitu:

 Pimpinan,hakim anggota, panitera, sekertaris, dan juru sita. Adapun fungsi Pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. 

b.) Pengadilan Tinggi Putusan hakim

     Pengadilan Negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tngkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata atau perkara Pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan Tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja kecuali bilaPengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. 

daerah hukum pengadilan tinggi pada asasnya adalah meliputi satu daerah tingkat 1. Menurut undang-undang No. 2. Tahun 1986, tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi adalah:

a.      memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara.  Pidana dan Perdata di tingkat banding.

b.      mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi mempunyai susunan sebagai berikut:  Pimpinan,hakim Anggota, Pantera, dan sekretaris.  Sedangkan pembentukan Pengadilan Tinggi dilakukan melalui undang-undang.

c) Pengadilan Tingkat Kasasi

Apabila putusan hakim Pengadilan Tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada mahkamah Agung,Pengadilan tingkat Kasasi dikenal pula dengn sebutan pengadilan mahkamah Agung. di negara kita, mahkamah Agung merupakan badanPengadilan yang tertinggi, dengan berkedudukan di Ibu kota negara RI.Oleh karena itu, daerah hokummnya meliputi seluruh Indonesia.

Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkatanya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sedangkan permohonan kasasi itu sendiri hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

     Kewajiban pengadilan mahkamah Agung terutama adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia, dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan sengan sepatutnya. Dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut undang-undang dasar NKRI Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan 'badan peradilan yang berada dib'awahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi. untuk mengatur lebih lanjut pasal tentang kekuasaan kehakiman, sebelumnya telah diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. dalam kaitannya dengan masalah pengadilan, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan:

• Permohonan kasasi;

• Sengketa tentang kewenangan mengadili;

• Permohoan peninjauan kembali putusan pengadilan yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. oleh karena itu, hakim atau pengadilan tidak  

 boleh menolak untuk memeriksan dan mengadili perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. untuk itu, hukum diperbolehkan untuk menemukan atau membentuk hukum mealui penafsiran hukum dengan tetap memperhatikan perasaan kadilan dan kebenaran.

d.)  Penasihat hukum

Penasihat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang mememberikan batasan hokum.  Yang dimaksud penaihat hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar  undang- undang untuk memberi bantuan hokum. diperbolehkannya menggunakan penasihat hukum bagi tertuduh/terdakwah merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku dalam hukum acara pidana yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang terangkat perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang semata mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

   Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. hak lain yang dimiliki penasihat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya (tersangka) adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali di kehendaki olehnya. dalam melaksanakan bantuan hokum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak yaitu:

1)    penegak hukum yang memeriksa tersangka/terdakwa wajib member kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hokum.

2)    bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri,

3)     Tersangka/ terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

 Penasihat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi seperti: lembaga bantuan hokum(LBH), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat hukum Indonesia (IPH) dan sebagainya.

2.2  Membangun Argumen Tentang Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Indonesia.

    Banyaknya kasus perilaku warga sebagai subyek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa masih perlu ditegakkan. Penegakan hukum di indonesia masih lemah. dalam beberapa kasus, masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering lakukan hukum bagaikan pisau yang tajam kebawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hokum. oleh karena itu tantangan yang dihadapi oleh bangsa indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya hukum disegala strata kehidupan masyarakat. di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialism, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hokum. mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. dalam hal ini, aparat penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hokum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang mencoba menyuap. Selain iu pemerintah perlu melakukan upaya presentasi, dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara terus menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hokum.

2.3 Esensi Urgensi Penegakan Hukum Berkeadilan Indonesia

   Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya keterkaitan dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal pasal hukum material) seyogyanya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan/ penegakan hukum dalam masyarakat. dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak hak dan kewajibannya.

BAB III

PENUTUP

3.1kesimpulan

Berdasarkan penulisan makalah di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.     Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hokum.

2.     Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi.

3.     Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisisan, kejaksaan, dan kehakiman.

4.     Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan ketertibandan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.

3.2 Saran

Dalam makalah ini saran yang diberikan kepada pembaca agar memahami dan melaksanakan hukum peraturan hukum yang berlaku di Indonesia guna tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan.